Informasi PPK

Pengertian pulau kecil menurut Undang-Undang  27 Tahun 2007 adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.  Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik  pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang  jelas  dan  terpencil  dari  habitat  pulau  induk,  sehingga  bersifat  insular;  mempunyai sejumlah  besar jenis endemik  dan keanekaragaman  yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi  hidroklimat;  memiliki daerah tangkapan  air (catchment  area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat  pulau-pulau  kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

 

Pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas  hayati tinggi yaitu terumbu  karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Ketiga ekosistem tersebut saling berinteraksi baik secara fisik, maupun dalam bentuk bahan organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna,  dan  aktivitas  manusia.  Selain  potensi  terbarukan  pulau-pulau  kecil  juga  memiliki potensi yang tak terbarukan seperti pertambangan dan energi kelautan serta jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya  yaitu sebagai kawasan berlangsungnya  kegiatan kepariwisataan, media komunikasi, kawasan rekreasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya.

 

Disamping   memiliki   potensi   yang   besar,   pulau-pulau    kecil   memiliki   kendala   dan permasalahan yang cukup kompleks dalam pengelolaannya,  yaitu: i) belum jelasnya definisi operasional pulau-pulau kecil; ii) kurangnya data dan informasi tentang pulau-pulau kecil; iii) kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil; iv) pertahanan dan  keamanan;  v) disparitas  perkembangan  sosial  ekonomi;  vi) terbatasnya  sarana  dan prasarana dasar; vii) konflik kepentingan dan viii) degradasi lingkungan hidup (DKP, 2003).

 

Dari hasil verifikasi  penamaan  pulau-pulau  yang dilakukan  oleh Tim verifikasi  penamaan pulau-pulau  di Indonesia  berdasarkan  Perpres  112 tahun  2006 bahwa  35 pulau prioritas terletak pada posisi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Direktori Pulau