s -- Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan --
Adopsi Pulau
26-06-2014 , Oleh : administrator, Pembaca : 1281 Orang

Program adopsi pulau merupakan terobosan untuk pengembangan kebijakan melalui penggalangan partisipasi semua pihak, khususnya perguruan tinggi, dunia usaha dan stakeholder lainnya, dengan mengangkat potensi pengembangan pulau kecil ini menjadi aktual

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan serta percepatan pulau-pulau kecil terdepan perlu dilaksanakan melalui program adopsi pulau.

Melalui program adopsi pulau ini, pihak perguruan tinggi berkesempatan langsung untuk mendiseminasikan dan mempraktekan ilmu dan teknologi yang dimilikinya sebagai wujud pengejawantahan tridharma perguruan tinggi.  Masuknya keunggulan teknologi dan kompetensi perguruan tinggi, diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Dengan berkembangnya ekonomi dan lingkungan tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil.

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil menargetkan 31 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Berpenduduk dapat dikelola dengan baik pada tahun 2014, maka kepada perguruan tinggi diharapkan untuk mengadopsi minimal 1 (satu) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) untuk dibina dan ditingkatkan kondisi lingkungannya, serta kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka program adopsi pulau yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan stakeholder terkait, telah ditandatangani beberapa Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :

  1. Perjanjian kerjasama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) No. PKS.01/KP3K/I/2012, dan  No. 270/UN4/PM.05/2012 tanggal 9 januari 2012 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Sebatik
  2. Perjanjian kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) No. PKS.02/KP3K/I/2012 dan No. 01/I3/KsP/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Subi Kecil Kabupaten Kepulauan Natuna dan Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap.
  3. Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan KALPATMA BERSAMA dan Komando Daerah Militer II Sriwijaya TNI-AD Republik Indonesia No. 03/KP3K/KKP/PKS/IV/2012 dan No. PKS01/IV/YKB/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pendayagunaan Pulau Batu Kecil Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung.
  4. Perjanjian Kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) No. 04/KP3K/KKP/PKS/XI/2012 dan No. 40/PKS/ITS/2012 tanggal 10 November 2012 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Maratua Kabupaten Berau dan Pulau Poteran Kabupaten Sumenep.
  5. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Diponegoro (UNDIP) No. 01/KP3K/KKP/PKS/IV/2013 dan No. 1887/UN7.P/HK/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar di Pulau Karimun Kecil Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
  6. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) No. 02/KP3K/KKP/PKS/VI/2013 dan No. 1178/H1.SPs/HM/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Pengelolaan Pulau Alor Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  7. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) No. 02/KP3K/KKP/PKS/VII/2013 dan No. 154/PKS/R/UI/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Larat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
  8. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Bengkulu No. 01/KP3K/KKP/PKS/II/2014 dan No. 2510/UN30/HK/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Enggano dan Mega, Provinsi Bengkulu.
  9. Perjanjian Kerjasama dengan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN No. 02/KP3K/KKP/PKS/III/2014 dan No. 44/KSM/G2/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  10. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Halu Oleo No. 04/KP3K/KKP/PKS/III/2014 dan No. 1653/UN29/LL/2014 tanggal 22 Maret 2014 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Lingian, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Kerjasama tersebut berlangsung selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama dimaksud.

Melalui Kerjasama kemitraan adopsi pulau ini, diharapkan pendayagunaan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat terakselerasi, dan masyarakat pulau-pulau kecil dapat mencapai kesejahteraannya.

Info Direktorat PPK

MoU