Masyarakat Hukum Adat


Subdirektorat Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan masyarakat hukum adat

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Masyarakat Hukum Adat menyelenggarakan fungsi
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan wilayah hukum dan pranata adat,
    fasilitasi pelembagaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut untuk
    masyarakat lokal dan tradisional, revitalisasi kearifan lokal, perlindungan masyarakat hukum adat, peningkatan
    peran serta dan kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, fasilitasi sarana dan prasarana, serta pengembangan
    usaha ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat,lokal, dan tradisional;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan wilayah hukum dan pranata
    adat, fasilitasi pelembagaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut
    untuk masyarakat lokal dan tradisional, revitalisasi kearifan lokal, perlindungan masyarakat hukum adat, peningkatan
    peran serta dan kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, fasilitasi sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha
    ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat,lokal, dan tradisional;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria di bidang identifikasi dan pemetaan wilayah
    hukum dan pranata adat, fasilitasi pelembagaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan
    ruang laut untuk masyarakat lokal dan tradisional, revitalisasi kearifan lokal, perlindungan masyarakat hukum adat,
    peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, fasilitasi sarana dan prasarana, serta
    pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat, lokal,dan tradisional;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang identifikasi dan pemetaan wilayah hukum dan pranata adat,
    fasilitasi pelembagaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut untuk masyarakat
    lokal dan tradisional, revitalisasi kearifan lokal, perlindungan masyarakat hukum adat, peningkatan peran serta dan
    kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, fasilitasi sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha ekonomi produktif
    bagi masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; dan
e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pemetaan wilayah hukum dan pranata adat,
    fasilitasi pelembagaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut untuk masyarakat lokal
    dan tradisional, revitalisasi kearifan lokal, perlindungan masyarakat hukum adat, peningkatan peran serta dan kesadaran
    masyarakat terhadap hukum adat, fasilitasi sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha ekonomi produktif bagi
    masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.

Subdirektorat Masyarakat Hukum Adat terdiri atas:

a. Seksi Wilayah Hukum Adat; dan

b. Seksi Pranata Adat


Back to Top

Kontak Kami

Telepon: (021) 3513300
Fax: (021) 3520357

E-mail: masyarakatadat.kkp@gmail.com
Website: http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id

Alamat: Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Gedung Mina Bahari 3 Lantai 8,
Jakarta, Indonesia.

Media Sosial

Facebook | Twitter | Google+ | YouTube

Whistleblower

Pengaduan
Gratifikasi